Showing posts with label Regulasi. Show all posts
Showing posts with label Regulasi. Show all posts
Wednesday, January 27, 2016

SK PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) Tahun 2016

Media Penyuluhan PerikananMenindaklanjuti hasil seleksi Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/SJ/2016 tentang Penyuluh Perikanan Bantu yang berisi penetapan PPB tahun 2016.

Surat Keputusan Pengangkatan PPB Tahun 2016 ini dapat didownload di : https://drive.google.com/file/d/0B91jmC8BTo6-Um1vemxnWGVfZk0/view?usp=sharing
Thursday, January 22, 2015

Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)

Media Penyuluhan Perikanan - Setelah tanggal 7 Januari 2015 telah diundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), pada hari Selasa, 20 Januari 2015 telah ditandatangani Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN-KP/I/2015 tentang Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) khususnya terkait dengan ukuran berat yang boleh ditangkap dan diperjualbelikan.

Dalam Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dijelaskan bahwa Pernbatasan ukuran Lobster (Panulirus spp ) Kepiting (Scylla spp }, dan Rajungan (Portunus spp ) yang boleh ditangkap, dilaksanakan secara bertahap. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, ukuran berat yang boleh ditangkap dan diperjual belikan. yaitu:
  • Lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran berat >200 (dua ratus) gram;
  • Kepiting (Scylla spp.) dengan ukuran berat >200 (dua ratus) gram; dan
  • Rajungan (Portunus spp.) dengan ukuran berat >55 (lima puluh lima) gram; dan
  • Kepiting soka (Scylla spp.) dengan ukuran berat >150 (seratus lima puluh) gram.
Bulan Januari 2016 dan seterusnya. ukuran dan berat yang boleh ditangkap yaitu:
  • Lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 (delapan) sentimeter atau dengan ukuran berat >300 (tiga ratus) gram;
  • Kepiting (Scylla spp.) dengan ukuran lebar karapas > 15 (lima belas) sentimeter atau dengan ukuran berat >350 (tiga ratus lima puluh) gram; dan
  • Rajungan (Portunus spp.) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (sepuluh sentimeter) atau dengan ukuran berat >55 (lima puluh lima) gram.

Ketentuan pelarangan dan pembatasan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dikecualikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. serta pendidikan.


Untuk lebih jelasnya mengenai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN-KP/I/2015 tentang Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dapat di download di : link ini


Monday, January 19, 2015

Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Media Penyuluhan Perikanan - Satu lagi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Tahun 2015 ini yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Permen KP ini diundangkan tanggal 9 Januari 2015.

Download Aturannya disini : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015

Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster dan Rajungan

Media Penyuluhan Perikanan - Pada Tanggal 7 Januari 2015 telah diundangkan sebuah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster dan Rajungan. Permen KP ini berisi tentang Larangan melakukan  penangkapan lobster dan rajungan dalam kondisi bertelur. Untuk lebih jelasnya silahkan dowload aturannya di sini : Permen-KP Nomor 1/Permen-KP/2015


Tuesday, December 2, 2014

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Terbaru Perpres No. 169 Tahun 2014

Media Penyuluhan Perikanan - Tanggal 19 November 2014 merupakan hari yang berbahagia bagi para penyuluh perikanan, bagaimana tidak pada tanggal itulah Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden RI No. 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan yang baru.

Dengan terbitnya Perpres ini kegalauan para penyuluh perikanan karena adanya kesenjangan tunjangan dengan penyuluh pertanian, terobati sudah.

Peraturan Presiden RI No. 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan ini diserahkan secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti kepada perwakilan Badan Koordinasi Penyuluhan Perikanan di Ballroom Gedung Mina Bahari 3, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir - Jakarta Pusat.

Dengan adanya Peraturan Presiden RI No. 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan ini diharapkan para penyuluh perikanan dapat meningkatkan kinerja dalam mendampingi, membimbing, dan memberdayakan para pelaku utama perikanan di seluruh Indonesia.

Peraturan Presiden RI No. 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan ini dapat di download di link di bawah ini :

Klik untuk download Peraturan Presiden RI No. 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Perikanan
Tuesday, November 25, 2014

Perpres Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan No. 154/2014

Media Penyuluhan Perikanan - Sebagaimana amanat dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal 18, pada tahun 2014 ini telah terbit Peraturan Presiden RI Nomor 154 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Silahkan download di link ini : Peraturan Presiden RI Nomor 154 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Semoga bermanfaat !